Panaraga, Sorotlampung.co.id –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mulai membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Tubaba, Jumat (7/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tubaba Busroni, didampingi Wakil Ketua I Ponco Nugroho dan Wakil Ketua II S. Joko Kuncoro.
Turut hadir Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, Sekretaris Daerah Iwan Mursalin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta 21 anggota DPRD. Dengan jumlah kehadiran tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tubaba Novriwan Jaya menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2026. Dokumen tersebut memuat penyesuaian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta regulasi pemerintah.
Novriwan menjelaskan, total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan turun dari sebelumnya Rp831,98 miliar menjadi Rp820,34 miliar.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan, dari Rp71,33 miliar menjadi Rp77,93 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp760,65 miliar menjadi Rp742,41 miliar.
Pada komponen belanja daerah, pemerintah kabupaten mengusulkan penyesuaian dari Rp827,48 miliar menjadi Rp818,02 miliar. Penyesuaian tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp8,5 miliar menjadi Rp40,68 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga berubah dari Rp13 miliar menjadi Rp43 miliar.
Menurut Novriwan, rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai isu strategis serta mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Novriwan.
Setelah menyampaikan nota pengantar, Bupati Tubaba menyerahkan dokumen rancangan perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif sebelum memasuki tahapan penyusunan hingga penetapan Perubahan APBD 2026.
Sementara itu, Ketua DPRD Tubaba Busroni menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menyampaikan, pembahasan KUA-PPAS harus dilakukan secara cermat dan objektif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan anggaran daerah dapat tetap selaras dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Melalui pembahasan ini kami berharap eksekutif dan legislatif dapat terus memperkuat sinergi sehingga perubahan APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Penulis : (Ilham)
editor : e01
Komentar