TuBaBa, sorotlampung.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tubaba, Busroni, dan dihadiri Bupati Tubaba Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur pemerintahan setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang diraih sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah, bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah.
“Capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah daerah semata,” ujar Novriwan.
Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tubaba pada tahun 2025 mencapai 5,15 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,55 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tubaba juga mengalami peningkatan menjadi Rp16,86 triliun. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
“PDRB per kapita meningkat menjadi Rp55,87 juta per tahun. Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,72 persen dan Gini Ratio menurun menjadi 0,239 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi semakin berkurang,” jelasnya.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tubaba meningkat menjadi 70,61 dengan angka harapan hidup mencapai 74,55 tahun.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah tercatat 7,81 tahun dan harapan lama sekolah mencapai 12,3 tahun.
Novriwan juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur melalui berbagai program strategis. Beberapa program tersebut di antaranya peningkatan fasilitas puskesmas, pembangunan sistem penyediaan air minum, sanitasi, hingga pengadaan sarana pendidikan.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab Tubaba mencatat sejumlah capaian positif, seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 60,48 dengan predikat B, Reformasi Birokrasi berpredikat BB, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, Indeks Pelayanan Publik mencapai angka 3,51 dengan kategori baik dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berada di angka 2,62 atau kategori baik.
Untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp858,24 miliar atau 91,96 persen. Sementara belanja daerah mencapai Rp864,18 miliar atau 91,27 persen.
Adapun penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp26,35 miliar atau 101,08 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp12,46 miliar atau 99,72 persen.
Di akhir penyampaiannya, Novriwan berharap DPRD Tubaba dapat memberikan rekomendasi strategis terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi DPRD sangat kami harapkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” tandasnya.
penulis : red_
Komentar