Opini Publik :
Gelombang protes masyarakat terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), tampaknya mulai memantik kegelisahan pemerintah daerah. Sayangnya, respons yang muncul justru dinilai sebagian publik tidak mencerminkan sensitivitas seorang kepala daerah terhadap keresahan rakyat.
Dalam sebuah kesempatan kegiatan resmi, Bupati Tubaba, Novriwan Jaya, melontarkan pernyataan yang memicu perhatian publik. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah tidak mungkin hanya fokus mengurus jalan rusak.
“Kalau hanya mengurus jalan rusak, tidak maju-maju kita,” ujar Novriwan dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan reaksi beragam di tengah masyarakat. Bagi sebagian warga, kalimat itu dianggap tidak tepat disampaikan di tengah kondisi infrastruktur yang memang dikeluhkan masyarakat selama bertahun-tahun. Terlebih, jalan bukan sekadar urusan aspal dan lubang, melainkan menyangkut denyut ekonomi, keselamatan warga, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Publik memahami bahwa pembangunan daerah tidak dapat bertumpu pada satu sektor semata. Pemerintah memang memiliki kewajiban memperhatikan pendidikan, kesehatan, investasi, dan kerja sama lintas lembaga.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba tengah fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk menjalin nota kesepahaman dengan berbagai institusi seperti STAN, Kementerian Perhubungan, BPS, hingga Telkom.
Namun persoalannya bukan terletak pada program-program tersebut. Yang dipersoalkan publik adalah cara pemerintah merespons kritik masyarakat. Sebab dalam tata kelola pemerintahan modern, kritik terhadap jalan rusak seharusnya dibaca sebagai alarm pelayanan publik, bukan dianggap sebagai hambatan kemajuan.
Di banyak daerah, kualitas jalan justru menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Infrastruktur yang buruk akan melahirkan biaya ekonomi tinggi, memperlambat mobilitas, menurunkan produktivitas masyarakat, bahkan menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ironisnya, ketika masyarakat menyuarakan kebutuhan dasar berupa akses jalan yang layak, respons yang muncul justru bernada defensif.
Padahal seorang pemimpin publik dituntut bukan hanya bekerja, tetapi juga mampu menghadirkan empati dalam komunikasi.
Rakyat tidak pernah meminta pemerintah berhenti membangun sektor lain. Masyarakat hanya ingin persoalan jalan rusak tidak dipandang sebagai keluhan sepele yang menghambat narasi “kemajuan daerah”.
Sebab sejatinya, kemajuan sebuah daerah tidak diukur dari banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan dampak pembangunan itu dalam kehidupan sehari-hari.
Dan bagi warga di pelosok Tubaba yang saban hari melintasi jalan berlubang, kemajuan masih terasa sangat jauh dari kata nyata.
Penulis : Kang we-ha.
Komentar