Opini Publik :
Dalam sebuah forum resmi, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir.H Novriwan Jaya,SP,. pernah melontarkan pernyataan yang cukup mengundang perhatian. “Hanya lima persen masyarakat yang peduli terhadap kesehatan”.
Sepintas, kalimat tersebut mungkin dimaksudkan sebagai bentuk kegelisahan pemerintah terhadap rendahnya kesadaran publik. Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, pernyataan itu justru memunculkan ironi yang tidak sederhana.
Sebab, apabila angka tersebut dipahami secara literal, maka artinya sekitar 95 persen masyarakat Tulang Bawang Barat dianggap belum memiliki kepedulian terhadap kesehatan. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 295 ribu jiwa, berarti hanya sekitar 14 ribu orang yang dinilai sadar kesehatan, sementara sisanya—lebih dari 280 ribu jiwa—seolah ditempatkan dalam kategori masyarakat yang abai terhadap hidup sehat.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: jika benar demikian, selama ini sistem kesehatan daerah bekerja untuk siapa?
Sebab realitas di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda. Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selama ini terus menjalankan berbagai program pelayanan dan penanganan penyakit masyarakat. Kasus Tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue (DBD), hingga penanganan HIV/ AIDS tercatat tetap ditangani secara aktif setiap tahun.
Program percepatan penurunan stunting pun beberapa kali diklaim menunjukkan tren perbaikan.
Artinya, ada kontradiksi antara narasi retoris yang disampaikan di ruang pidato dengan kenyataan kerja pelayanan kesehatan di lapangan.
Jika benar hanya lima persen masyarakat yang peduli kesehatan, logikanya fasilitas pelayanan kesehatan akan kehilangan partisipasi publik. Puskesmas akan sepi, posyandu kehilangan fungsi, program imunisasi tersendat, dan edukasi kesehatan tidak memperoleh respons masyarakat.
Namun fakta berbicara lain.
Puskesmas tetap dipadati pasien setiap hari. Posyandu masih berjalan di tiyuh-tiyuh.
Program pelayanan kesehatan keliling terus digencarkan untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Bahkan, kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan dasar perlahan menunjukkan peningkatan dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Di titik inilah pernyataan tersebut menjadi problematis.
Sebab dalam komunikasi publik, terutama yang keluar dari kepala daerah, angka bukan sekadar pemanis retorika. Ia membentuk persepsi, memengaruhi kepercayaan publik, sekaligus mencerminkan cara pemerintah memandang masyarakatnya sendiri.
Pernyataan “hanya lima persen masyarakat peduli kesehatan” dapat dibaca sebagai alarm sosial. Akan tetapi, di sisi lain, ia juga dapat dimaknai sebagai pengakuan tidak langsung bahwa strategi pembangunan kesadaran kesehatan belum berjalan efektif.
Karena dalam konsep pembangunan kesehatan modern, kesadaran masyarakat tidak lahir secara tiba-tiba. Kesadaran dibentuk melalui pendidikan, akses pelayanan, keteladanan kebijakan, serta komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan.
Maka, apabila masyarakat dianggap belum cukup peduli terhadap kesehatan, pertanyaan berikutnya seharusnya tidak hanya diarahkan kepada warga semata.
Pemerintah daerah juga patut melakukan refleksi terhadap efektivitas sistem edukasi kesehatan yang selama ini dibangun. Sejauh mana kampanye kesehatan benar-benar menyentuh masyarakat? Seberapa efektif pola komunikasi pemerintah dalam mengubah perilaku publik? Dan apakah pelayanan kesehatan telah hadir secara merata, mudah dijangkau, serta membangun kepercayaan masyarakat?
Sebab kesehatan publik pada akhirnya bukan hanya persoalan disiplin individu.
Ia merupakan cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat dianggap tidak sadar kesehatan, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya perilaku warga melainkan juga kemampuan negara melalui pemerintah daerah dalam membangun kesadaran kolektif masyarakatnya.
Dan dari situlah ironi itu bermula. Pemerintah mengeluhkan rendahnya kesadaran publik, sementara publik justru menunggu seberapa serius pemerintah membangun kesadaran tersebut.
penulis : kang we-ha
Komentar